TULANGBAWANG – Isu rangkap jabatan di lingkaran pejabat Tulangbawang kembali menjadi sorotan tajam publik. Kali ini, perhatian masyarakat mengarah pada istri Bupati Tulangbawang, Herlinawati Qudrotul, yang dikabarkan merangkap posisi strategis di lebih dari satu organisasi.
Dalam beberapa hari terakhir, warganet ramai membicarakan unggahan di media sosial, terutama Facebook yang dikelola tim pemenangan Qudrotul–Hamka. Unggahan tersebut menampilkan Herlinawati Qudrotul kembali tampil memimpin organisasi baru, yakni sebagai Ketua Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (PERWOSI) Kabupaten Tulangbawang, Selasa (30/09/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Isu ini semakin mencuat setelah sebelumnya Herlinawati juga diketahui menduduki jabatan di organisasi lain. Kondisi tersebut memicu kritik keras, baik dari kalangan masyarakat maupun pengamat, yang menilai fenomena rangkap jabatan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta mengganggu efektivitas kinerja organisasi.
Sejumlah pihak menilai bahwa praktik rangkap jabatan, terlebih dilakukan oleh figur yang berada di lingkaran kekuasaan daerah, memperlihatkan gejala keserakahan jabatan. Publik pun mempertanyakan etika, kepatutan, dan urgensi dari rangkap posisi tersebut.
“Rangkap jabatan bukan hanya persoalan etika, tetapi juga soal kepatuhan terhadap regulasi dan komitmen pelayanan publik. Jika dibiarkan, praktik ini berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam tata kelola organisasi,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Fenomena ini sekaligus menegaskan bahwa ruang publik di Tulangbawang semakin kritis dalam menyuarakan pandangan terhadap perilaku elit lokal. Tuntutan agar pejabat maupun keluarga pejabat lebih transparan, profesional, dan tidak tamak jabatan menjadi semakin keras digaungkan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Herlinawati Qudrotul maupun Pemerintah Kabupaten Tulangbawang belum memberikan keterangan resmi terkait polemik tersebut.
Namun, gelombang kritik publik menunjukkan bahwa isu ini bukan sekadar perdebatan di ruang maya, melainkan menyangkut kredibilitas kepemimpinan daerah di mata masyarakat. (*)
