TULANG BAWANG BARAT –Puluhan wartawan yang tergabung dalam aliansi Media Tubaba Bersatu akhirnya turun ke jalan. Dengan wajah yang penuh kekecewaan bercampur harapan, mereka melangkah mantap sembari mengangkat poster-poster sederhana yang ditulis tangan. Meski terlihat sederhana, namun tulisan di atas karton putih itu menyimpan makna yang dalam, sebuah ungkapan getir dari insan pers yang merasa keadilan kian jauh dari genggaman.
Aksi damai yang digelar ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Bagi para Wartawan, ini adalah jeritan hati. Jeritan yang lahir dari rasa luka, karena selama ini mereka merasa haknya terpinggirkan dan suara mereka diabaikan. Di bawah teriknya matahari siang, langkah demi langkah mereka menuju kantor pemerintah daerah, menyatukan suara lantang penuh kesedihan. Poster bertuliskan “Kami Minta APH Periksa Anggaran TH 2023–2025” dan “Kami Minta Pejabat Kominfo Diganti” menjadi saksi nyata betapa perasaan kecewa itu sudah tak bisa lagi dibendung.
Dalam aksinya, para wartawan menyuarakan lima tuntutan utama, yang intinya menekankan evaluasi kinerja pejabat, keadilan, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tulang Bawang Barat. Beberapa di antaranya adalah:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mendesak evaluasi serius terhadap kinerja Dinas Kominfo Tubaba, sekaligus meminta agar pejabat yang dinilai gagal segera diganti.
Menuntut audit anggaran Kominfo Tubaba oleh Aparat Penegak Hukum (APH) – Kejaksaan Negeri dan Tipikor Polres Tubaba – khususnya terkait penggunaan dana APBD tahun 2024–2025.
Menagih transparansi serta pemerataan anggaran publikasi agar seluruh media diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi.
Aksi yang berjalan damai itu akhirnya mendapat respon dari Wakil Bupati Tulang Bawang Barat, Nadirsyah, yang turun langsung didampingi oleh mantan Kepala Dinas Kominfo, Eri Budi Santoso, S.Sos., M.H., serta Penjabat Sekretaris Daerah, Perana Putra, S.H., M.H.. Dalam dialog terbuka bersama perwakilan wartawan, Nadirsyah berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut.
“Saya minta pejabat Kominfo jangan mempersulit kawan-kawan media. Anggaran yang terserap harus dijelaskan secara transparan. Jika memang ada pejabat yang tidak bisa menjalankan tugas sesuai amanah, maka akan kami evaluasi bahkan ganti,” tegas Nadirsyah di hadapan massa aksi, Senin (8/9/2025).
Sementara itu, mantan Kadis Kominfo Tubaba, Eri Budi Santoso, memberikan penjelasan terkait sorotan yang diarahkan kepadanya. Ia menyebut saat ini tercatat 311 media cetak, siber, dan elektronik yang telah terdaftar di Kominfo, dan sebagian besar sudah menjalin kerja sama. Namun, ia menambahkan bahwa masih ada beberapa media yang belum bisa terakomodir karena terkendala kelengkapan administrasi sesuai aturan dan ketentuan undang-undang.
Pernyataan itu justru menimbulkan pertanyaan besar di benak peserta aksi. Rico, selaku Korlap Aksi, menilai angka 311 media tersebut sangat janggal.
Dalam hal ini Korlap Media Tubaba Bersatu ini akan menunggu upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulangbawang Barat untuk segera melakukan Rapat Dengar Pendapat, apabila tidak adanya keputusan dari DPRD tentunya Wartawan Tubaba yang tergabung dalam Media Tubaba Bersatu akan langsung melaporkan ke APH untuk segera di lakukan audit anggaran Dinas Kominfo Kabupaten Tulangbawang Barat.
“Setahu kami hanya sekitar 220 media yang tercatat di Kominfo. Kok bisa sekarang muncul angka 311 media? Dari mana seratus media itu tiba-tiba datang? Apakah ada biro yang memegang lebih dari satu media, atau memang ada media ‘siluman’ yang selama ini tidak pernah kami ketahui?,” ungkap Rico dengan nada kecewa.
“Yang pasti kita minta ada keputusan dari DPRD, dengan menaruh harapan agar DPRD Tubaba memberikan Rekomendasi kepada APH agar anggaran di dinas Kominfo segera di audit,” tegas dia.
Perbedaan data yang cukup signifikan itu semakin mempertebal kecurigaan para wartawan terhadap pengelolaan anggaran Kominfo. Mereka menilai ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian dana publikasi, karena setiap media seharusnya memiliki hak yang sama tanpa terkecuali.
Aksi damai tersebut bukan hanya menyuarakan kepentingan pribadi, melainkan menjadi tonggak perjuangan insan pers Tubaba untuk menjaga marwah jurnalisme sekaligus memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai aturan hukum.
Tidak berhenti di kantor Kominfo, rombongan wartawan kemudian bergerak melanjutkan aksi menuju kantor DPRD Tulang Bawang Barat. Suasana semakin haru ketika mereka disambut langsung oleh Wakil Ketua DPRD, Kuncoro, yang menerima 10 perwakilan wartawan untuk masuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Meski singkat, pertemuan ini menjadi ruang tambahan bagi wartawan untuk menegaskan tuntutan yang sama, evaluasi, transparansi,ko dan keadilan dalam pengelolaan anggaran publikasi.
Di penghujung aksi, meski ada janji evaluasi dan tindak lanjut dari Wakil Bupati maupun DPRD, para wartawan masih meninggalkan lokasi dengan hati berat. Mereka berharap, suara yang telah diteriakkan dengan penuh perjuangan itu tidak berhenti sebagai janji manis di atas kertas, melainkan benar-benar diwujudkan dalam langkah nyata demi terciptanya keadilan dan transparansi bagi seluruh media di Tubaba.
